JATI NUSWANTARA • TULUNGAGUNG — Kejanggalan data penerima bantuan sosial kembali mencuat di Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Seorang warga bernama PF tinggal di rumah yang sebagian besar berbahan bambu dan bukan miliknya sendiri — namun keluarganya justru tercatat dalam Desil 6, kelompok kesejahteraan menengah ke atas.
Kondisi ini memicu pertanyaan serius soal akurasi pendataan dan verifikasi kondisi sosial-ekonomi warga di tingkat desa. Namun yang jauh lebih mengusik: muncul dugaan kuat adanya upaya membungkam warga. Adik PF, DL, mengaku ditelepon dan diduga diintimidasi oleh seorang pamong Desa Kauman berinisial E, dengan perintah agar tidak membocorkan persoalan ini kepada awak media.
Jika dugaan itu benar, persoalannya bukan lagi sekadar soal salah input data. Ada pertanyaan jauh lebih besar: Mengapa warga diminta diam, padahal yang dipersoalkan adalah data bantuan sosial yang seharusnya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan publik?
Desil adalah tolok ukur resmi pemerintah untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan keluarga. Penilaian memang mencakup banyak faktor — namun kenyataan di lapangan tetap patut menjadi acuan utama. Rumah yang sebagian besar berbahan bambu dan bukan milik sendiri, secara logika, sulit dimasukkan ke dalam kelompok kesejahteraan menengah ke atas.
Dugaan intimidasi terhadap DL oleh pamong desa E wajib diklarifikasi secara terbuka oleh Pemerintah Desa Kauman. Harus ada jawaban tegas:
Meminta warga bungkam justru memperkuat kecurigaan bahwa ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi. Bantuan sosial adalah uang rakyat — data harus jujur, proses harus terbuka, dan warga tidak boleh merasa takut untuk bertanya.
Sampai saat ini, belum ada penjelasan resmi dari pihak Desa Kauman terkait kejanggalan data maupun dugaan intimidasi tersebut. (GFVN)
0 Comments