JATI NUSWANTARA,,
Tulungagung, 9 Juni 2026 – Ratusan warga yang tergabung dalam Gabungan Elemen Perjuangan Aspirasi Rakyat (GEMPAR) menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Tulungagung, Selasa pagi. Aksi ini digelar sebagai bentuk pengawasan sosial terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dinilai masih kurang terbuka.
Massa membentangkan spanduk berisi sebelas poin tuntutan, dengan sorotan utama tertuju pada keterbukaan penggunaan anggaran daerah—terutama Pokok Pikiran (Pokir) DPRD periode 2019–2024. Ketua LPKP2HI Tulungagung, Sugeng Sutrisno, menegaskan bahwa publik berhak mengetahui secara rinci bagaimana dana tersebut digunakan.
“Keterbukaan ini penting untuk menjawab keraguan masyarakat sekaligus menutup celah kecurigaan adanya penyimpangan. Kami juga meminta KPK turun tangan mendalami pelaksanaan program-program Pokir selama ini,” ujarnya.
Aksi berlangsung aman dan kondusif. Perwakilan massa sempat diterima langsung oleh Plt Bupati Ahmad Baharudin serta Ketua DPRD Marsono untuk menyampaikan aspirasi.
Selain soal anggaran dan pemberantasan korupsi, massa juga menuntut sejumlah hal lain: percepatan penyerapan dana daerah, pengawasan yang lebih ketat dari dewan, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, penanganan sampah, peningkatan layanan kesehatan, perbaikan lampu jalan, hingga pemasangan CCTV di titik rawan.
GEMPAR menegaskan akan terus mengawal setiap isu yang disampaikan hingga ada tindak lanjut nyata yang dapat dirasakan masyarakat. “Pemerintahan harus bersih, terbuka, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,”
tegas mereka. (Ferdinan gfvn)
0 Comments